TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan pada Maret dan April 2019. "Awal Maret kita kirim lagi Rp 2,1 triliun. Awal April akan kita kirimkan lagi Rp 6,3 triliun, tapi melalui audit BPKP," kata Jokowi saat membuka rapat kerja kesehatan nasional di ICE BSD, Tangerang, Selasa, 12 Februari 2019.
BACA: Alasan PHRI Beri Gelar Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional
Jokowi menuturkan, anggaran tersebut kini tengah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sehingga tidak bisa langsung dibayarkan kepada BPJS Kesehatan. Untuk Februari, pemerintah sudah menyuntik dana sebesar Rp 6,38 triliun.
Melihat rutinnya pemberian dana tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah telat membayarkan iuran bagi PBI ke BPJS Kesehatan. "Jangan dipikir pemerintah itu telat. Enggak!" katanya. "Sekali lagi saya sampaikan pemerintah disiplin membayar iuran PBI, dibayar di depan.
Jokowi mengatakan dirinya tahu bahwa sumber defisit di BPJS Kesehatan berasal dari pekerja informal, dan disusul yang bukan pekerja. Namun, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus membantu menyehatkan pengelolaan perusahaan BPJS Kesehatan berdasarkan hasil rujukan BPKP. "Sehingga yang sehat bukan hanya masyarakat, tetapi BPJS sehat, rumah sakit sehat dan bugar," ujarnya.
Meski mengalami defisit, Jokowi menuturkan bahwa keberadaan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat sebetulnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebab, ia mengaku kerap berkunjung ke rumah sakit untuk mengecek pasien pengguna BPJS. Karena itu, kata Jokowi, jika ada kerikil-kerikil yang muncul maka itu lah tantangannya.
Jokowi meminta peserta rapat kerja kesehatan nasional ikut bekerja keras demi negara, bangsa, dan rakyat. Pasalnya, tidak mudah mengelola dan mengatur urusan kesehatan di 514 kabupaten kota.
